Badung Belum Miliki Rumah Singgah

Namun Kabupaten Badung hingga kini belum memiliki rumah singgah. Selama ini, pemerintah setempat hanya bisa mengandalkan kerja sama dengan salah satu yayasan yang menyediakan fasilitas rumah singgah secara gratis.

Komisi IV DPRD Badung pun menyoroti permasalahan ini. Sejatinya pembangunan rumah singgah terus diusulkan, hanya saja tak kunjung terealisasi. Anggota Komisi IV DPRD Badung Putu Parwata mendorong eksekutif yang menaungi yakni Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) untuk segera menganggarkan kembali mengingat pentingnya pembangunan rumah singgah tersebut. Sebab, setiap kali ada masalah, dinas cukup kebingungan mencari tempat untuk menampung mereka.

“Rumah singgah penting, terutama dalam menangani kasus anak-anak yang terlibat masalah hukum atau mengalami masalah di lingkungan keluarga,” ujar Parwata, Rabu (14/5).

Parwata yang juga Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Badung ini menambahkan, keberadaan rumah singgah juga akan membantu dinas terkait, seperti Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan dalam menangani kasus orang terlantar. “Jika ada rumah singgah yang dikelola langsung oleh pemerintah, kami bisa memberikan penanganan lebih cepat dan efektif bagi masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal sementara,” kata Parwata.

Pembangunan rumah singgah ini sempat disinggung oleh Kepala P2KBP3A Kabupaten Badung dr I Nyoman Gunarta dalam rapat dengan Komisi IV DPRD Badung, beberapa waktu lalu. Gunarta mengakui rumah singgah sangat diperlukan terutama untuk menampung anak-anak yang berhadapan dengan masalah hukum maupun yang mengalami konflik dalam rumah tangga.

“Rumah singgah sangat kami butuhkan, terutama dalam menangani kasus anak-anak yang terlibat masalah hukum atau mengalami masalah di lingkungan keluarga. Setiap kali ada masalah, kami di dinas selalu bingung mencari tempat untuk menampung mereka,” ungkapnya.

“Penting bagi kami di Dinas P2KBP3A, teman-teman di Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan untuk memiliki tempat yang jelas dalam menampung masyarakat yang membutuhkan bantuan, baik karena masalah sosial maupun kesehatan. Untuk itu, mudah-mudahan tahun ini dapat dianggarkan kembali,” kata Mantan Kepala Dinas Kesehatan Badung itu. 7 ind