Disdukcapil Diminta Hapus Identitas Penduduk Meninggal

Dinas ini juga diminta membuka layanan di RSUD Karangasem untuk memudahkan pasien yang memerlukan. Tujuannya agar layanan BPJS Kesehatan, dengan cepat bisa didapatkan.

Karyawan memaparkan hal itu saat beraudiensi di Kantor Disdukcapil Karangasem, di Jalan Sudirman, Amlapura, Selasa (6/5). Dia menambahkan dalam setiap hajatan Pilkada Karangasem dan pemilu legislatif, selalu ditemukan ada panggilan dari petugas pemilu kepada penduduk yang telah meninggal. 

Pemanggilan ini untuk memilih. Ini artinya penduduk yang telah meninggal masih tercatat sebagai penduduk aktif. "Kenapa penduduk yang telah meninggal tidak sebaiknya dicoret saja, agar tidak tercatat lagi sebagai penduduk aktif," pintanya.

Karyawan juga menanyakan pelayanan e-KTP untuk warga lansia yang tidak mampu mendatangi Kantor Disdukcapil.

Kepala Disdukcapil Karangasem I Made Kusuma Negara mengakui masih ada penduduk telah meninggal masih tercatat menjadi penduduk aktif. Menurutnya, pihak yang berhak melaporkan penduduk meninggal adalah kelian banjar dinas atau kepala lingkungan, tentu dengan surat keterangan. Hanya saja, kesadaran masyarakat melaporkan penduduk yang telah meninggal masih rendah. Oleh karena itu, pihaknya merintis program atma kerthi. Setiap keluarga yang anggota keluarganya meninggal dapat penghargaan Rp 2 juta. "Itu bukan santunan, itu adalah penghargaan untuk warga yang mengurus akta kematian," jelasnya.

Ternyata, kata dia, program itu sangat efektif. Tahun 2024 telah mampu mengurus 3.013 akta kematian, dan tahun 2025 hingga April telah mampu mengurus 1.027 akta kematian, dengan anggaran yang telah dihabiskan Rp 2,054 miliar dari Rp 7 miliar yang tersedia.

Anggota Komisi I I Nyoman Mardana Wimbawa menyarankan agar Disdukcapil Karangasem membuka konter atau layanan di RSUD Karangasem untuk memudahkan pasien yang memerlukan e-KTP. Warga juga akan mudah mendapatkan pelayanan BPJS Kesehatan. "Seperti di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, membuka layanan di RSUD," kata politisi Partai Golkar ini.

Kadis Kusuma Negara, menjelaskan sebelumnya telah setahun membuka layanan di RSUD, ternyata tidak ada warga yang memanfaatkan layanan itu. Malah warga masyarakat tetap mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukannya memanfaatkan layanan di RSUD. "Akhirnya layanan di RSUD kami tutup," kata Kusama Negara. Pihaknya juga membuka layanan mobile ke desa-desa, mendatangi warga lansia, ODGJ dan disabilitas.

Hadir dalam acara itu, anggota Komisi I I Komang Sudanta, I Made Ruspita, I Nyoman Mardana Wimbawa, I Putu Adi Tanaya, I Kadek Angga Hari Sanjaya, dan I Wayan Merta Sukadana.7k16