OJK Sebut Penyaluran Pembiayaan Gadai Capai Rp 94,20 Triliun

Layanan pergadaian kini semakin merata hingga ke berbagai daerah di luar Pulau Jawa, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). “Total penyaluran pembiayaan oleh pergadaian per Februari 2025 mencapai Rp 94,20 triliun, dengan proporsi 46,05 persen di Pulau Jawa dan 53,95 persen di luar Pulau Jawa,” kata Agusman di Jakarta, Jumat (18/4).

Dikatakan, per Februari 2025, dia menuturkan bahwa terdapat 197 perusahaan pergadaian swasta yang beroperasi di 19 provinsi di luar Jawa, sehingga membantu meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat dengan menawarkan pembiayaan alternatif yang mudah dan cepat. Agusman menyampaikan bahwa penyaluran pembiayaan oleh pergadaian diperkirakan meningkat sepanjang Ramadan 1446 Hijriah yang jatuh pada Maret lalu, seiring dengan peningkatan kebutuhan masyarakat. Namun, pihaknya belum dapat mengungkapkan angka pertumbuhan pergadaian periode Maret 2025 karena masih menunggu penyampaian laporan oleh para pelaku industri.

“Penyaluran pembiayaan oleh pergadaian periode Maret 2025 masih menunggu penyampaian laporan oleh industri sehubungan dengan penyesuaian batas waktu penyampaian laporan kepada OJK terkait hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025 menjadi paling lambat tanggal 17 April 2025,” ujarnya.

Saat ini OJK tengah menyusun Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (RSEOJK) tentang Laporan Keuangan Perusahaan Pergadaian dan Perusahaan Pergadaian Syariah. Aturan tersebut merupakan ketentuan pelaksana dari POJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian, yang antara lain mengatur mengenai bentuk, susunan, dan pedoman penyusunan, serta periode dan tata cara penyampaian laporan berkala perusahaan pergadaian dan perusahaan pergadaian syariah.

Dalam rangka menegakkan kepatuhan dan integritas industri sektor PVML, selama bulan Maret 2025 OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada 11 perusahaan pergadaian swasta. 7 ant