Pemprov Bali Siapkan Mekanisme Penyaluran BKK

Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi (Rakor) antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah Kabupaten Gianyar dan Pemerintah Kota Denpasar di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali Jayasabha, Denpasar, Senin (7/4)  

Krama Bali di enam kabupaten akan merasakan dampak support langsung dari BKK Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar dan juga Provinsi Bali. Tiga bupati/walikota menyatakan siap mengalokasikan dana BKK yang akan disalurkan Pemprov Bali kepada enam kabupaten. Rakor dipimpin Gubernur Koster dihadiri Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Bupati Gianyar I Made ‘Agus’ Mahayastra, Sekda Provinsi Bali, Sekda Kota Denpasar, Sekda Kabupaten Badung, Kepala BPKAD Provinsi Bali, Kepala Dinas PUPR Provinsi Bali, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, dan Karo Hukum Provinsi Bali. 

Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan BKK ini akan dimekanismekan sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Bali, di mana masing-masing (Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Gianyar) akan mengalokasikan 10 persen dari realisasi Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan dan PBJT Makanan dan/atau Minuman kepada Kabupaten Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Klungkung dan Kabupaten Tabanan.

Dalam pertemuam itu disepakati, 50 persen BKK yang dialokasikan peruntukannya sebagai pembiayaan pembangunan program strategis daerah di Bali yang infrastrukturnya sudah ditentukan dan pembangunan infrastruktur prioritas di Kota/Kabupaten se-Bali. Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyatakan akan merealisasikan BKK dan berharap masing-masing daerah agar menyampaikan proposal kepada Pemerintah Kabupaten Badung.

"Karena BKK ini kami harap bisa menjadi skema, sekaligus untuk memastikan infrastruktur objek wisata di Bali yang representatif dengan pertanggungjawaban yang jelas," jelas Bupati Adi Arnawa. Sementara Bupati Gianyar, I Made ‘Agus’ Mahayastra menyampaikan bahwa program ini sudah menjadi pembahasan 20 tahun yang lalu, sekarang lebih terprogram dan terperinci. "Intinya kami di Gianyar sangat setuju," kata Mahayastra.

Sementara itu, Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menegaskan penyerahan BKK ini diharapkan diatur Provinsi Bali ke 6 Kabupaten di Bali berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kondisi wilayahnya. "Dalam proyek strategis ini, kami minta agar tetap memperhatikan terkait persoalan sampah, karena berdampak terhadap pariwisata," ungkap Walikota Denpasar. 

Dalam Rakor ini, Gubernur Bali, Wayan Koster bersama Walikota Denpasar, Bupati Badung dan Bupati Gianyar juga membahas terkait persiapan operasional Bus Trans Metro Dewata sampai Pengolahan Sampah. 7 adi