Rakor Bersama KPK, Bupati Kembang Minta Jajaran Berkomitmen Cegah Korupsi

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Jembrana I Made Budiasa beserta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Di antaranya dari Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP), Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora). Ada juga dari Kejaksaan Negeri Jembrana, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jembrana, serta sejumlah pejabat lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Kembang menekankan bahwa misi pemberantasan korupsi bukanlah tugas yang ringan dan memerlukan sinergi dari seluruh elemen bangsa. Ia menyatakan pentingnya integritas sebagai fondasi utama dalam mencegah praktik korupsi.

"Saya menyadari bahwa sejumlah kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan pemerintahan merupakan dampak dari rendahnya integritas yang dimiliki para penyelenggara negara dan aparatur pemerintah," ujar Bupati Kembang.

Lebih lanjut, Bupati Kembang mengatakan, diperlukan komitmen moral untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku yang merupakan esensi dari integritas itu sendiri. Namun, ia juga menyadari bahwa tantangan masih besar mengingat luasnya ruang publik yang berpotensi disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak korupsi.

Oleh karena itu, Bupati Kembang berharap adanya bimbingan, koordinasi, serta sinergi yang berkelanjutan dengan KPK RI. Langkah ini diharapkan dapat mempersempit ruang gerak bagi oknum-oknum yang berniat melakukan korupsi.

"Dengan diselenggarakannya rapat koordinasi ini, saya berharap upaya solusi terbaik dalam penataan aset daerah maupun peningkatan penerimaan daerah dari sektor pajak maupun retribusi daerah yang bersih dari indikasi korupsi. Serta pengelolaan yang baik dan benar sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat tercapai," ucap Bupati Kembang.

Bupati Kembang juga menyampaikan harapan agar rakor ini mampu meningkatkan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan integritas positif antara KPK dengan Pemkab Jembrana demi tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel.@ode